hukum pidana

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar belakang

Secara umum jika kita mempelajari tentang hukum pidana kita sudah pasti akan berhadapan langsung dengan sejumlah kasus yang beragam macamnya terjadi didalam masyarakat dan kehidupan keseharian kita. Hukum Pidana sebagai hukum yang bersifat Ultimum Remidium ( jalan terakhir atau pilihan terakhir ) sudah barang tentu memiliki konsekuensi yang lebih berat dari hukum yang lain karena dalam hukum pidana dikenal dengan pengenaan sanksi (Straf)[1]. Sanksi yang ada di dalam tataran Hukum Pidana sangatlah beragam macam dan bentuknya yang telah diatur dalam pasal 10 KUH pidana.

Hukum Pidana selain memiliki beragam sanksi, juga banyak diwarnai dengan jenis pidana itu sendiri sehingga dalam mempelajari Hukum Pidana harus dipelajari secara holistik karena satu sama lain saling terkait.

Hukum Pidana adalah jenis hukum yang sangat detail dalam pelaksanaannya karena dalam setiap dakwaan dan penuntutan jaksa penuntut harus dapat menguraikan dengan jelas cermat dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta harus menyertakan atau menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan atau lebih familiar dengan kata Locus dan Tempus Delictinya. Tempat dan waktu ini sangat perlu dalam surat dakwaan karena jika tidak maka dakwaannya batal demi hukum.

Untuk menentukan Locus dan Tempus Delicti ini secara pasti tidaklah mudah karena pada hakikatnya tindak pidana merupakan tindakan manusia, dimana untuk melakukan tindak pidana itu sering digunakan alat yang dapat membantu orang tersebut melakukan tindak pidana yang tentunya hal ini sesah dilacak.

Selain itu pengaturan tentang Locus dan Tempus ini tidaklah diatur dalam kitab Undang - Undang Hukum Pidana melainkan ajaran ini hanya dapat di pelajari dari doktrin.[2] Sehingga perlu pemahanan secara holistik untuk mengaitkan antara doktrin dan hukum ;positif yang telah ada dan diatur dalan KUHP yang berlaku.

1.2  Rumusan masalah

Dari latar belakang diatas dapat di identifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

a.       Bagimana kaitan antara Locus dan Tempus delicti dalam ketentuan tindak pidana?

b.      Bagaimanakah cara menentukan Locus dan Tempus dalam suatu tindak pidana secara pasti dalam perspektif Delik Comissionis ?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1    Manfaat Locus dan Tempus Delicti dalam Tindak Pidana

2.1.1 Manfaat mengetahui Locus Delicti dalam Tindak Pidana

            Persoalan tentang tempat terjadinya tindak pidana (Locus Delicti) tidak hanya penting dalam perspektif hukum pidana formil, akan tetapi dalam perspektif hukum pidana pada umumnya. Secara umum kepastian mengenai tempat terjadinya tindak pidana (Locus Delicti) penting pula terhadap beberapa hal berikut ini :

1.      Berkaitan dengan kompetensi relatif dari pengadilan, yaitu menentukan pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili tindak pidana yang terjadi di suatu tempat tertentu. Kepastian tempat tindak pidana (Locus Delicti) penting dan perlu diperhitungkan berhubung setiap pengadilan memiliki wilayah yuridiksi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pengadilan hanya dapat menangani atau mengadili kasus yang hanya berada dalam jangkauan wilayah administratif kabupaten / kotamadya, pengadilan dapat menangani perkara – perkara yang diajukan. Dengan demikian, dengan diketahuinya tempat terjadinya tindak pidana (Locus Delicti) maka, diketahui pula pengadilan mana yang berwenang mengadili terhadap tindak pidana yang terjadi yang berada di wilayah administratifnya (kewenangan Relatif).

2.      Berkaitan dengan ruang lingkup berlakunya aturan pidana Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP. Dalam ketentuan pasal 2 KUHP menyatakan, “ Bahwa aturan pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang ( bagi warga negara Indonesia ataupun WNA) yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia”. Sehingga dengan di ketahuinya tempat terjadi tindakan pidana (Locus Delicti) misalkan trjadi diluar negeri maka aturan pidana tidak berlaku bagi setiap orang kecuali yang diatur dalam Undang – Undang. Misalnya hanya berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindakan tertentu saja, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 5 (1) ke – 2 KUHP yang menyatakan :

(1)   Aturan pidana dalam perundang – undangan Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang diluar indonesia melakukan :

Ke – 2 salah satu perbuatan yang oleh suatu aturan pidana dalam perundang – undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan sedangkan menurut undang – undang negara negara dimana perbuatan dilakukan, diancam pidana.

3.      Berkaitan dengan pengecualian seprti yang dimaksudkan dalam pasal 9 KUHP. Berdasarkan ketentuan pasal 9 KUHP telah ditentukan bahwasanya ketentuan pasal 2 – 5, 7 dan 8 berlakunya dibatasi oleh pengecualian yang telah diakui dalam hukum international. Dengan adanya pembatasan ketentuan pasal 9 KUHP tersebut  dapat diartikan apabila dalam wilayah teritorial terjadi tindak pidana internasional, maka asas teritorial sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 2 KUHP tidak berlaku mutlak. Sebab meskipun tindak pidana yang terjadi berada di wilayah teritorial Indonesia tidak diadili berdasarkan peraturan pidana Indonesia melainkan peraturan negara lain. Hal ini disebabkan karena menurut peraturan pidana internasional setiap negara memiliki kewenangan yang sama terhadap tindak pidana international yang terjadi  dimanapun Locus Delicti dari kejahatan internasional tersebut.

4.      Berkaitan dengan adanya syarat, bahwa sebuah tindakan dapat dikatakan perbuatan pidana apabila dilakukan ditempat umum, misalnya suatu tindakan pidana yang menodai nilai - nilai kesusilaan di tempat umum seperti yang telah diatur dalam pasal 281 KUHP. Hal yang berkaitan dengan syarat ini dikatakan suatu perbuatan tindak pidana apabila tidak sesuai tempatnya pelaksanaannya, seperti yang dicontohkan diatas apabila dilakukan dalam tempat tertutup hal itu bukan merupakan tindak pidana namun jika dilakukan ditempat umum meskipun dilakukan oleh pasangan resmi secara hukum, tetap perbuatan tersebut dianggap perbuatan tindak pidana karena dianggap menciderai nilai kesusilaan.[3]

5.      sebagai salah satu syarat mutlak sahnya surat dakwaan[4]

2.1.2 Manfaat mengetahui Tempus Delicti dalam Tindak Pidana

             Mengingat hukum pidana yang sangat komplek dan memerluan kecermatan dalam semua aspek penyelesaiannya maka selain kita memahami kompetensi mengenai Locus Delicti, kita sebagai warga hukum juga dituntut untuk memahami secara keseluruhan mengenai tempat terjadinya tindak pidana atau Tempus Delicti karena hal ini juga sama penting berkaitan dengan :

1.      Asas legalitas yang berkenaan dengan berlakunya ketentuan pasal 1 ayat (1) dan (2) KUHP.

Dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa “ tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan peratuaran pidana dalam perundang – undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Dalam hal ini jelas bahwa ketentuan tersebut menyatakan dengan tegas bahwasanya Undang – Undang tidak berlaku surut (non retroaktif) terhadap suatu tindakan yang telah dilakukan. Karena pada hakikatnya  esensi dari pasal 1 ayat (1) tersebut adalah Lex Tempori Delicti yang mengandung maksud bahwasanya hukum yang berlaku adalah hukum yang ada saat perbuatan tersebut dilakukan. Jadi disinilah esensi pentingnya mengetahui waktu terjadinya tindak pidana tersebut karena suatu tindakan dapat dipidana apabila perbuatan terebut terlebih dahulu diatur dalam undang – undang.

2.      Keterkaitan dengan usia pelaku (pasal 47 KUHP) dan usia korban untuk delik susila (pasal 287 ayat 2 dan pasal 290 dan 291 KUHP).

Dalam keterkaitan hal ini dengan adanya Tempus Delicti bermaksud mengetahui apakah yang bersangkutan telah cukup umur ataukah tidak. Semisal dalam ketentuan pasal 283 KUHP diketahui waktu terjadinya tindak pidaa tersebut, usia dapat digunakan untuk menentukan apakah orang ditawari, diberi atau diperlihatkan tulisan, gambar yang melanggar kesusilaan sudah berumur tujuh belas tahun atau tidak. Maka jika belum pelaku dapat diancam dengan pidana.

3.      Keterkaitan dalam ketentuan kadaluwarsa hak penuntutan dan hak dalam menjalankan hukuman seperti halnya yang telah diatur dalam pasal 78 – 85 KUHP. Dalam hal ini telah dijelaskan dalam ketentuan pasal 78 KUHP dimana untuk menentukan hapusnya hak penentutan kerena lewatnya waktu terhadap pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan yakni dengan ketentuan batas waktu satu tahun, perkara tersebut harusnya telah diketahui kapan waktu terjadinya sebuah tindak pidana tersebut.

4.      Berkenaan dengan pengulangan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 486 – 488 KUHP.

5.      Berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab pelaku  sesuai dengan pasal 44 KUHP, yankni apakah pada saat melakukan suatu tindak pidana tersebut pelaku dapat di dipertanggung jawabkan apakah tidak.

6.      Berkaitan dengan kejahatan konvensional seperti halnya pencurian  dengan persyaratan untuk terjadinya pencurian dengan pemberatan pidana pada pasal 363 KUHP, apakah pencurian tersebut dilakukan pada waktu malam atau tidak.[5]

7.      Berkaitan dengan pasal 45 KUHP. Tentang pelaku apakah telah berusia diatas 16 tahun atau tidak, jika belum maka ada 3 kemungkinan :

a.       Pengembelian kepada orang tua, tanpa dipidana.

b.      Penyerahan kepada pemerintah, dan di bina.

c.       Menjatuhi pidana seperti orang dewasa dengan pengurangan ¼ dari pidana pokok.[6]

2.2     Ajaran Tentang Locus dan Tempus Delicti dalam Tindak Pidana

2.2.1 Ajaran tentang tempat terjadinya tindak pidana dalam Delik Commissionis

Terkait dengan persoalan tempat terjadi tindak pidana (Locus Delicti) dalam delik Comissionis yatu suatu tindak pidana yang berbuat sesuatu yang dilarang, tedapat beberapa ajaran yakni :

a.       Teori  perbuatan materiil (de leer van de lichamelijke daad)

Menurut ajaran ini yang harus dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana (Locus Delicti) adalah tempat dimana perbuatan itu yang dilarang dan diancam dengan pidana itu dilakukan. Tempat dimana terjadinya tindakan materiil nya dari suatu tindakan yang bersangkutan.

Contoh kasus :

“Pada saat perjalan pulang menuju kota Pekalongan anisa 28 tahun didatangi oleh seorang pria penipu di terminal purabaya Surabaya, sebut saja namanya Panji. Dengan sedikit rayuan dan iming – iming yang ditawarkan panji kepada anis sejak dari Surabaya akhirnya sesampainya di pekalongan seluruh harta benda hasil ia bekerja berhasil di ambil oleh panji dan dibawa kabur”.

Dari kasus diatas timbul permasalahan tentang dimana locus delictinya? Jika kita mengikuti ajaran perbuatan materiil maka sudah jelas locus delicti dari perbuatan tersebut adalah disurabaya. Namun kita tidak boleh lupa sebab akibat yang diarang dalam tindak pidana justru terjadi ketika anis berada di pekalongan. Dengan demikian maka dari contoh kasus diatas adalah tindakan yang hakikatnya locus delictinya berada di Pekalongan.

Ajar perbuatan materiil tersebut merupakan suatu ajaran yang tepat jika digunakan untuk menentukan locus delicti ketika tindakan pidana yang terjadi adalah tindakan pidana formil, yakni sebuah tindakan pidana pidana yang telah dianggap terjadi/selesai setelah dilakukannya perbuatan yang dilarang tersebut. Sehingga tidak terjadi persoalan baru dalam penyelesaiannya.

b.      Teori Akibat (de leer van het gevolg)

Ajaran ini menyatakan bahwa yang harus dianggap menjadi locus delicti dari suatu tindak pidana adalah tempat dimana akibat dari perbuatan itu terjadi. Teori ini tidak melihat dimana perbuatan tersebut dilakukan, namun lebih menekankan pada dimana akibat dari perbuatan tersebut terjadi. Teori ini lebih tepat jika digunakan untuk menentukan suatu locus delicti dari sebuah tindakan pidana materiil. Dimana jenis pidana ini mensyaratkan terjadinya akibat atau syarat selesainya suatu tindakan pidana. Dalam studi kasus yang telah diberikan maka yang memenui syarat terjadinya akibat pidananya adalah di Pekalongan.

c.       Teori Instrumental (de leer van het instrument)[7]

Menurut teori yang dipaparkan berikut ini menjelaskan bahwasamya yang harus menjadi atau dianggap sebagai locus delicti adalah tempat dimana alat yang digunakan menimbulkan akibat tindak pidana.

Contoh :

“Mirwan mengirimkan sekotak kue beracun dari Jember kepada Mawar yang berda di Padang, selang beberapa hari akhirnya kue kiriman Mirwan dikonsusmi oleh Mawar yang mengakibatkan matinya Mawar yang berkediaman di Padang”.

   Dari kutipan kasus diatas maka menurut ajaran instrumental yang berkembang maka locus delicti dari tindakan pidana tersebut adalah di Padang. Karena instrumen yang digunakan dalam tindak pidana tersebut menyebabkan akibatnya di padang.

d.      Teori gabungan (de leer van de meervoudige pleets)[8]

Dalam teori ini menegaskan bahwa yang dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana yaitu tempat2 dimana perbuatan tersebut secara fisik terjadi, tempat dimana alat yang digunakan bereaksi, dan tempat dimana akibat dari tindak pidana tersebut timbul.

 Dengan berberapa ajaran diatas dapat dijelaskan bahwa penentuan locus delicti  dalam suatu tindakan dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan sesuai denga ajaran yang sesuai dengan kasus yang telah terjadi serta harus sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Pidana Formil.

2.2.2 Ajaran tentang  waktu terjadinya tindak pidana dalam Delik Commissionis

          Dalam menentukan waktu terjadinya suatu tindak pidana dalam tindak pidana Comissionis dapat dilihat dari beberapa ajaran seperti berikut :

1.           Teori perbuatan materiil

Menurut ajaran ini yang harus dianggap sebagai waktu terjadinya tindak pidana (Tempus Delicti) adalah waktu dimana perbuatan itu yang dilarang dan diancam dengan pidana itu dilakukan. Waktu dimana terjadinya tindakan materiilnya dari suatu tindakan yang bersangkutan.

2.      Teori Akibat

Ajaran ini menyatakan bahwa yang harus dianggap menjadi Tempus delicti dari suatu tindak pidana adalah waktu dimana akibat dari perbuatan itu terjadi. Teori ini tidak melihat waktu perbuatan tersebut dilakukan, namun lebih menekankan pada kapan akibat dari perbuatan tersebut terjadi.

3.      Teori Instrumen

Menurut teori yang dipaparkan berikut ini menjelaskan bahwasamya yang harus menjadi atau dianggap sebagai Tempus delicti adalah waktu dimana alat yang digunakan menimbulkan akibat tindak pidana.[9]

4.      Teori gabungan

Dalam teori ini menegaskan bahwa yang dianggap sebagai waktu terjadinya tindak pidana yaitu waktu dimana perbuatan tersebut secara fisik terjadi waktu kapan alat yang digunakan bereaksi, dan waktu kapan akibat dari tindak pidana tersebut timbul.

Pada umunnya cara penentuan antara Locus dan Tempus dalam tindak pidana yakni menggunakan keempat teori yang telah dipaparkan sehingga dapat di ambil garis besar dalam menggambil dan memutuskan dimana dan kapan terjadinya suatu tindak pidana, para penegak hukum dituntut mempu menganalisis dan menggunakan teori atau ajaran yang tepat sehingga dapat digunakan sebagai bukti yang autentik dalam surat dakwaan dan terdakwa dapat diproses sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.[10]

2.3 Analisis kasus berdasarkan Teori Locus dan Tempus Delicti

2.3.1 kasus penganiayaan berat

            Sabtu, 31 Maret 2012 14:55:25 WIB

Dibakar Api Cemburu, Sahabat Ditusuk Sahabat

DEPOK (Pos Kota) – Aditia, 24, warga Jalan Cisokan Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jumat (30/3) malam nyaris meregang nyawa akibat ditusuk menggunakan pisau dapur oleh temannya sendiri. Motifnya karena tersangka cemburu pacarnya diajak pergi oleh korban.

Beruntung nyawa korban dapat diselamatkan oleh tetangga dengan melarikan ke rumah sakit terdekat. Sedangkan Andi Suwardi, 26, pelaku ditangkap warga saat akan melarikan diri dari rumah korban.

Menurut AKP Syah Johan, Kanit Reskrim Polsek Sukmajaya, pertikaian antara kedua sahabat tersebut diduga berawal ketika korban akan membawa gadis pujaan Suwardi main ke rumahnya.Namun hal tersebut diketahui oleh Suwardi, dan karena geram pemuda pengangguran tersebut langsung mengambil pisau dapur dan langsung menghujaninya dengan tusukan.

“Rumah pelaku dengan korban bersebelahan. Karena dibakar api cemburu langsung saja pelaku menikam korban. Untung korban melawan sehingga tidak terjadi hal yang lebih parah,” ujarnya kepada Pos Kota di ruang kerjanya, Sabtu (31/3) pagi.

Dari peristiwa tersebut, korban mengalami luka sayat di tangan kanan dan pipi sebelah kanan. “Pemicu pertengkaran tersebut kalau tidak suka melihat cewek pelaku diajak jalan dengan korban yang juga teman sekitar rumah. karena terbakar api cemburu langsung terjadi perkelahian,”tambahnya. “pelaku dikenakan sanksi pidana pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.” [11]

2.3.2 Analisis kasus tentang Locus dan Tempus Delictinya

Judul                : Dibakar Api Cemburu, Sahabat Tusuk Sahabat Kasus    tentang Penganiayaan

Tempat            : Jalan Cisokan Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok

Waktu              : Jumat, 30 Maret 2012

Korban             : Aditia (24)

Pelaku              : Andi Suwardi (26)

Dalam kasus ini, delik dilakukan di Indonesia

Tindak pidana yang terjadi dalam kasus ini adalah Penganiayaan Berat, sehingga dapat dikenakan pasal 354 ayat (1) KUHP

Pasal 354 ayat (1) KUHP “Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”.

Unsur dari pasal ini adalah

- Barang siapa, arti dari unsur ini adalah siapapun terkecuali dapat dikenakan ketentuan dari pasal ini

- Dengan sengaja, yang dimaksud adalah sang pelaku harus memenuhi willen & wetten, yaitu mengetahui dan menghendaki dilakukannya perbuatannya yang sedemikian rupa sebagaimana dinyatakan dalam pasal ini. Sehingga dapat disimpulkan, karena semua unsur dalam pasal 354 ayat (1) terpenuhi, berarti pelaku melakukan tindak pidana dengan sengaja.

- Melukai berat orang lain, maksud dari unsur ini adalah perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat pada orang lain, dimana luka tersebut memang dimaksudkan oleh pelaku. Artinya luka berat itulah yang memang dijadikan tujuan oleh pelaku.[12]

Locus Delicti

Analisis Locus Delicti yang dapat disimpulkan dari kasus diatas mengenai penganiayaan berat yang dilakukan oleh Andi Swandi berdasarka empat teori yang telah diketahui adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan teori perbuatan fisik, delik terjadi di Cisokan Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok. Oleh karena itu menurut manfaat kewenangan relatif pengadilan, maka yang berwenang mengadili kasus ini adalah Pengadilan Negri Depok.

- Berdasarkan teori bekerja alat dalam kasus, pisau yang digunakan untuk menusuk tubuh korban, bekerja di tempat kejadian. Oleh karena itu yang berwenang mengadili kasus ini adalah Pengadilan Negri Depok.

- Berdasarkan teori akibat, maka akibat dari delik tersebut adalah luka parah yang dialami korban di tempat kejadian. Kewewenangan relatif  yang berwenang mengadili kasus ini adalah Pengadilan Negri Depok.

- Sedangkan berdasarkan ajaran De Leer van de Meervoudige Plaats, bahwa sevara fisik delik tersebut terjadi di tempat kejadian (Depok) demikian pula alat yang digunakan dalam delik bekerja/berfungsi di tempat kejadian (Depok), maka atas dasar itu Pengadilan Negri Depok lah yang berwenang mengadilinya.

            Tempus Delicti

Dari kasus diatas juga dapat ditentukan Tempus Delicti berdasarkan empat teori yang telah diulas diawal maka yang dapat ditentukan mengenai Tempus Delicti dalam kasus tersebut adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan teori perbuatan secara fisik maka waktu terjadinya delik adalah pada saat pelaku melakukan penusukan tubuh korban dengan menggunakan pisau yang menyebabkan luka parah, dilakukan pada hari Jumat, 30 Maret 2012.

- Berdasarkan teori bekerjanya alat maka waktu terjadinya delik adalah pada saat pisau di ayunkan oleh si pelaku ke tubuh korban, yaitu pada hari Jumat, 30 Maret 2012.

- Berdasarkan teori akibat, maka waktu terjadinya delik adalah pada saat korban mengalami luka parah akibat tusukan pisau di tubuhnya, yaitu pada hari Jumat, 30 Maret 2012

- Berdasarkan teori waktu yang jamak, maka waktu terjadinya delik adalah pada hari Jumat, 30 Maret 2012, karena bila dilihat dari perbuatan fisik tempus dari kasus ini adalah Jumat, 30 Maret 2012 dan bila dilihat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan, tempusnya juga pada hari Jumat, 30 Maret 2012.

Jadi secara keseluruhan dapat disimpulakan dari analisis diatas Locus dan Tempus dari kasus Penganiayaan tersebut berurutan sebagai berikut :

a.       Locus delicti dari perbuatan tersebut adalah di Cisokan Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok.

b.      Tempus delicti dari perbuatan trsebut adalah pada hari Jumat, 30 Maret 2012.

2.3.4 Gadis ABG Umur 17 Tahun Pura Pura Jatuh Cinta dan Mau Diajak Kencan Kemudian Bunuh Pasangannya Karena Ingin Kuasai Sepeda Motornya

Wanita ABG, berusia 17 tahun, ditangkap Tim Buru Sergap Polres Karawang, terlibat pembunuhan, Beben Salehudin, 20, warga Kampung Sukajaya, Desa Anggadita, Rabu (28/3). Dia berperan merayu dan berpura- pura mencintai korban, sehingga korban mau diajak kencan ke lokasi wisata Danau Cipule.

Mayatnya Beben Salehudin, ditemukan tiga hari kemudian dalam keadaan terapung dan diganduli batu seberat 25 Kg, di Danau Cipule, Karawang, Jawa Barat. Pelaku menceburkan korban ke danau setelah kepalanya dipukul kayu, dibacok lengan kanannya juga tubuhnya diganduli batu.

Tim Buru sergap Polres Karawang, selain menangkap Siti Wahyuni, 17, warga Kampung Waringin Desa Kutapohaci, Ciampel, juga menangkap Taryat alias Sableng, 22, warga Pasir Muncang Desa Mulyasari Ciampel, Karawang, Selasa (10/4) petang di rumahnya masing-masing. Sedangkan satu pelaku lainnya AS, masih diburu polisi.

Kapolres Karawang, AKBP. Arman Achdiyat, SIk, MSi, melalui Kabag Humus Polres Karawang, AKP. Suyitno, Kamis (12/4) mengungkapkan, ketiganya membunuh korban pada Rabu (28/3) pukul 18.30 WIB di tepi Danau Cipule. Sedangkan motif sementara ini mereka baru mengakui hanya untuk menguasai sepeda milik korban.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, korban (Beben) pada hari itu mau diajak kencan oleh Siti Wahyuni, di sekitar Danau Cipule, karena korban merasa pelaku itu adalah pacarnya. Ternyata malah bertepuk sebelah tangan, Siti ternyata sudah merencanakan merampas motornya dibantu dua pelaku lainnya yaitu Taryat dan AS.

Taryat dan AS alias Cepot, tidak lama kemudian tepatnya pukul 18:30, datang ke tempat kencan korban dan Siti di tepi Danau Cipule, setekah Siti, memberitahu keberadaannya saat itu, melalui pesan singkat (SMS) kepada kedua rekannya tersebut.

Kedua pelaku yang mengendarai sepeda motor sampai di lokasi (TKP), mendatangi Beben dan Siti yang sedang duduk dekat motor di tepi danau, korban langsung dipukul AS alias Cepot menggunakan kayu, korban dalam keadaan tak berdaya, lalu Taryat, membacok korban menggunakan golok yang dibawanya dari rumahnya itu, tak puas hanya dibacok tangannya oleh Taryat, lalu AS, meraih golok yang sudah diletakkan di tanah dekat tubuh korban, kemudian dibacokkan lagi ke punggung korban.

Saat korban tak sadarkan diri, pelaku mengikat tubuh korban menggunakan tambang plastik yang disatukan dengan batu belah yang beratnya sekitar 25 Kg yang diambilnya dari tepi danau, selanjutnya korban diceburkan, tenggelam ke kedalaman air danau belasan meter, tiga hari kemudian mayatnya ditemukan warga setempat dalam keadaan terapung .

Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti, satu sepeda motor Honda Blade, milik pelaku, sebilah golok, dua HP, sepasang anting-anting, karung, tambang plastik dan batang kayu yang digunakan membunuh korban. Sedangkan sepeda motor korban diduga dibawa kabur AS.[13]

2.3.5Analisis kasus berdasarkan locus dan tempus delicti dalam kasus pembunuhan berencana

Judul                  : Gadis ABG Umur 17 Tahun Pura Pura Jatuh Cinta dan Mau Diajak Kencan Kemudian Bunuh Pasangannya Karena Ingin Kuasai Sepeda Motornya

Tempat            : di Danau Cipule, Karawang, Jawa Barat.

Waktu              : Rabu, 28 Maret 2012

Jam                  : 18.30 WIB

Korban             : Beben Salehudin (20)

Pelaku                : Siti Wahyuni (17), Taryat alias Sableng (22) dan As (masih buron)

Dalam kasus ini, delik dilakukan di Indonesia

Tindak pidana yang terjadi dalam kasus ini adalah Pembunuhan berencana, sehingga dapat dikenakan pasal 340 KUHP

Pasal 340 KUHP “ Barang siapa  sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, di ancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Unsur dari pasal tersebut meliputi :

- Barang siapa, arti dari unsur ini adalah siapapun terkecuali dapat dikenakan ketentuan dari pasal ini

- Sengaja dan dengan rencana, yang dimaksud adalah sang pelaku harus memenuhi willen & wetten, yaitu mengetahui dan menghendaki dilakukannya perbuatannya yang sedemikian rupa sebagaimana dinyatakan dalam pasal ini. Sehingga disimpulkan, karena semua unsur dalam pasal 340 KUHP terpenuhi, berarti pelaku melakukan tindak pidana dengan sengaja.

- Merampas nyawa orang lain, maksud dari unsur ini adalah perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang lain, dimana mati tersebut memang dimaksudkan oleh pelaku.

Locus Delicti

Analisis Locus Delicti yang dapat disimpulkan dari kasus pembunuhan berencana ini yang dilakukan oleh Siti dan dua orang temannya, berdasarka empat teori yang telah diketahui adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan teori perbuatan fisik, delik terjadi di Danau Cipule, Karawang, Jawa Barat. Oleh karena itu menurut manfaat kewenangan relatif pengadilan, maka yang berwenang mengadili kasus ini adalah Pengadilan Negri Karawang, Jawa Barat.

- Berdasarkan teori bekerja alat dalam kasus, balok kayu dan golok yang digunakan untuk memukul dan membacok tubuh korban, sebagai alat bekerja di tempat kejadian. Oleh karena itu yang berwenang mengadili kasus ini adalah Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat.

- Berdasarkan teori akibat, maka akibat dari delik tersebut adalah matinya korban di tempat kejadian. Kewewenangan relatif  yang berwenang mengadili kasus ini adalah Pengadilan Negri Karawang, Jawa Barat.

- Sedangkan berdasarkan ajaran De Leer van de Meervoudige Plaats, bahwa secara fisik delik tersebut terjadi di tempat kejadian (di Danau Cipule, Karawang, Jawa Barat.) demikian pula alat yang digunakan dalam delik bekerja/berfungsi di tempat kejadian (di Danau Cipule, Karawang, Jawa Barat.), maka atas dasar itu Pengadilan Negeri Karawang lah yang berwenang mengadilinya.

            Tempus Delicti

Dari kasus pembunuhan berencana diatas juga dapat ditentukan Tempus Delicti berdasarkan empat teori yang telah diulas diawal. Tempus Delicti dalam kasus tersebut adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan teori perbuatan secara fisik maka waktu terjadinya delik adalah pada saat pelaku melakukan memukul tubuh korban dengan balok kayu serta membacok tubuh korban dengan menggunakan golok yang menyebabkan matinya korban, dilakukan pada hari Rabu, 28 Maret 2012 pukul 18.30 WIB .

- Berdasarkan teori bekerjanya alat maka waktu terjadinya delik adalah pada saat balok kayu dipukulkan dan golok di bacokkan oleh si pelaku ke tubuh korban, yaitu pada hari Rabu, 28 Maret 2012 pukul 18.30 WIB.

- Berdasarkan teori akibat, maka waktu terjadinya delik adalah pada saat korban mengalami pukulan dan bacokan di tubuhnya, yaitu pada hari Rabu, 28 Maret 2012 Pukul 18.30.WIB

- Berdasarkan teori waktu yang jamak, maka waktu terjadinya delik adalah pada hari Rabu, 28 Maret 2012 Pukul 18.30.WIB, karena bila dilihat dari perbuatan fisik tempus dari kasus ini adalah Rabu, 28 Maret 2012 Pukul 18.30.WIB dan bila dilihat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan, tempusnya juga pada hari Rabu, 28 Maret 2012 Pukul 18.30.WIB.

Jadi secara keseluruhan dapat disimpulakan bahwa Locus dan Tempus dari kasus tersebut adalah di Danau Cipule, Karawang, Jawa Barat dan terjadi pada hari Rabu, 28 Maret 2012 Pukul 18.30.WIB.

BAB III

PENUTUP

3.1       Kesimpulan

Dari penjabaran diatas maka dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya Locus dan tempus delicti sangat penting keberadaannya selain berkaitan dengan berlakunya asas legalitas dalam hukum Pidana, Locus dan Tempus Delicti juga dapat menentukan hal lain seprti kewenangan relatif pengadilan, pertanggung jawaban, daluwarsa dan lain sebagainya serta yang paling penting adanya Locus dan Tempus delicti ini adalah sebagai syarat mutlak sahnya surat dakwaan. Jadi jika kedua hal tersebut tidak dapat ditentukan atau tidak ada maka surat dakwaan tersebut dapat dibatalkan demi hukum.

Selain itu untuk menentukan Locus dan Tempus delicti ada empat Teori yang dapat digunaan diantaranya :

a.       Teori  perbuatan materiil (de leer van de lichamelijke daad)

b.      Teori akibat (de leer van het gevolg)

c.       Teori instrumen (de leer van het instrument)

d.      Teori gabungan (de leer van de meervoudige pleets)

Jadi, dalam menentukan dimana dan kapan suatu tidak pidana tersebut terjadi. penegak hukum dituntut mengerti dan memahami keempat teori ini, serta diharapkan dapat menerapkannya sesuai dengan Delik yang sedang ditangani. Sehingga nantinya penentuan tempat dan waktu tindak pidana tersebut terjadi dapat di benarkan atau dengan kata lain dapat ditentukan dengan pasti.

3.2       Saran

            Agar dalam menentukan Locus dan tempus delicti dapat berjalan dengan baik, maka dalam hal ini Locus dan tempus Delicti ini haruslah di buat aturan yang dapat digunakan sebagai patokan dan keseragaman hukum sehingga tidak lagi penentuannya ditentukan oleh doktrin. Dalam RUU KUHP yang baru hal ini harus diatur dengan jelas dan jika perlu tanpa harus memerlukan penafsiran kembali.

---

[1] I Gede  Widhiana Suarda, Hukum Pidana :penghapus,peringan dan pemberat pidana. Hal.8-11

[2] Tongat, dasar – dasar pemidanaan dalam persepektif pembaharuan. Hal. 146

[3] Tongat, dasar – dasar pemidanaan dalam persepektif pembaharuan. Hal. 147 - 148

[4] Akses internet http://www.hukumonline.com/  akses  29 april 2012

[5] Tongat, dasar – dasar pemidanaan dalam persepektif pembaharuan. Hal.154 – 159

[6] Moeljatno, asas – asas hukum pidana. Hal  85 – 86

[7] Tongat, dasar – dasar pemidanaan dalam persepektif pembaharuan. Hal.149 -150

[8] Akses internet http://msyabanefendi.blogspot.com/2012/05/ajaran-kausalitastempus-dan-locus.htmlakses  29 april 2012

[9] Ibid hal.160 - 161

[10] Akses internet http://msyabanefendi.blogspot.com/2012/05/ajaran-kausalitastempus-dan-locus.html  akses  29 april 2012

[11] Akses internet  AKP Syah Johan http://www.poskotanews.com/2012/03/31/dibakar-api-cemburu-sahabat-ditusuk-sahabat/  akses 29 April 2012

[12]Catatan perkuliahan hukum pidana  Penentuan unsur – unsur delik formal, disampaikan oleh Ibu Laely Wulandari, S.H.,M.H. tanggal 17 Maret 2012

[13] Akses Internet http://detektifromantika.wordpress.com/2012/04/28/abg -17 tahun-bunuh-pasangan-kuasai-sepedamotornya/  akses  7 mei 2012